Menolak Kongres HMI ke-33 Yang Tidak Konstitusional

Menolak Kongres HMI ke-33 Yang Tidak Konstitusional
Logo Kongres HMI XXXIII (Foto Istimewa)

Kongres HMI XXXII yang diselenggarakan pada Senin, 30 Januari – 5 Februari 2023 memiliki beragam polemik. Hal itu terlihat dari adanya dua tempat penyelenggara Kongres, satu di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur – satu lagi di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat.

Dengan adanya dua penyelenggara kongres itu beberapa cabang mencoba menahan diri untuk hadir. Mereka lebih dulu melakukan konsolidasi di Sekretariat Cabang Jakarta.

Dari konsolidasi tersebut, hadir sebuah wacana untuk melakukan konsolidasi nasional (Konsolnas) yang harus dihadiri setiap cabang dengan tujuan menyatukan pelaksanaan kongres.

Saya coba mengamati polemik ini. Pertama, soal Konsolnas yang menjadi kesepakatan.

Saya sepakat dengan Konsolnas sebab ada itikad baik dari para pengurus cabang agar HMI Tidak kembali mengalami perpecahan, walaupun Konsolnas tidak memiliki legal standing di dalam kontitusi. Namun, saya pikir Konsolnas merupakan langkah tabayyun yang kita tempuh.

Kedua, saya perlu mereviu kembali penyebab terjadinya dua penyelenggara kongres:

Penyebab kesatu, adanya SK Skorsing yang dilayangkan asal cabang Ketua PB HMI Affandi Ismail, Cabang Makassar. Penyebab kedua, hadirnya SK penetapan Pejabat (Pj) sementara PB HMI, Firdaus Al Ayyubi.

Mari kita bahas penyebab satu; Langkahnya, terlebih dahulu harus disepakati, apakah Affandi sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PB HMI, berdasarkan Surat Keputusa (SK) Skorsing asal cabang.

Seandainya disepakati, apakah SK Cabang Makassar sesuai dengan konstitusi?Kenyataannya, pemberian skorsing tersebut melupakan tahapan pemberian peringatan sebanyak tiga kali dan melibatkan pengurus komisariat, silakan lihat konstitusi Bab Keanggotaan; pasal 12-13.

Itu juga yang menjadi dasar Affandi menolak SK Skorsing yang dilayangkan kepada dirinya. Akan tetapi, saya rasa masih bisa diperdebatkan. Mengacu pada Pedoman Keanggotaan BAB Pemberhentian, yang dikatakan; Dalam kondisi tidak normal atau keakutan kesalahan peringatan boleh ditiadakan.

Pj PB HMI Tidak Sah

Lanjut, kita bahas penyebab kedua: Saya pikir ada yang janggal dengan SK penetapan Pj sementara PB HMI, menurut saya hal tersebut juga tidak konstitusional. Dalam hal ini, saya sepakat dengan Surat Pernyataan yang dikeluarkan Cabang Bogor yang menyatakan Firdaus tidak sah sebagai Pj sementara PB HMI.

Pasalnya, pada Rapat Presidium yang menetapkan Firdaus sebagi Pj PB HMI tidak melibatkan Badan Pengurus Harian (BPH). Padahal, dalam Konstitusi disebutkan BPH dan ketua-ketua lembaga harus dilibatkan dalam rapat presidium. Silahkan cek konstitusi Bagian Struktur Kepemimpinan; pasal 26 ayat b.

Saran

Berdasarkan permasalahan tersebut, saya memiliki beberapa opsi:

Pertama, jelas kita harus menentukan siapa panitia yang paling siap mengadakan Kongres. Menurut saya, Cabang Jaksel lah yang paling siap secara keprotokoleran dan secara sah pemegang mandat.

Kedua, kita harus seutuhnya sepakat bahwa Firdaus sebgai Pj PB HMI tidak sah berdasarkan Konstitusi, yang saya paparan di atas.

Ketiga, mau tidak mau mengakui Affandi masih menjabat sebagai Ketua PB HMI dengan catatan Cabang Jaksel sebagai penyelanggara Kongres. Dengan begitu, tidak ada dua penyelenggara Kongres.

Keempat, ini Alternatif, jadikan kedudukan Affandi menjadi status quo; Alasannya, terdapat SK Skorsing Cabang Makassar dan ketidakterimaan Affandi.

Nah, untuk poin alternatif keempat ini, secara teknis kita sebagai delegasi tidak perlu mempermasalahkan; jika Affandi mengklaim dirinya masih sebagai Ketua PB HMI dan keputusan Cabang Makassar dengan SK Skorsingnya.

Akan tetapi, dengan catatan, di Kongres nanti, kita bentuk forum: “penyelesaian masalah” dengan menentukan pilihan apakah Afandi masih kita tetapkan sebagai Ketua PB atau Sepakat SK Skorsing Cabang Makassar.

KLB

Alternatif terakhir, mau tidak mau melakukan kongres Luar Biasa (KLB). Alternatif terakhir ini juga berdasarkan Konstitusi. Coba lihat Pedoman Struktur Organisasi di bagian Struktur Kekuasaan yang menyatakan: “Pelaksanaan kongres dilakukan tiap dua tahun dengan waktu pelaksanaannya diputuskan dalam Pleno III PB HMI. Kongres yang dilakukan diluar jangka waktu tersebut dinamakan Kongres Luar Biasa.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *